KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 45 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391). 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dan Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940); 6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999; 7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 /0T.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; 2. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio 3. Surat Pemberitahuan Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 4. Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Harga Dasar Lebar Pita selanjutnya disebut HDLP adalah sebagai fungsi dad segmentasi frekuensi dan zone (dalam Rupiah/kHz); 6. Harga Dasar Daya Pancar selanjutnya disebut HDDP adalah sebagai fungsi dari segmentasi frekuensi dan zone (dalam Rupiah/dBmWatt); 7. b adalah lebar pita frekuensi yang digunakan (dalam kHz); 8. p adalah daya pancar keluaran antenna (EIRP) (dalam dBmWatt): 9. lb adalah indeks biaya pendudukan lebar pita sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara; 10. Ip adalah indeks daya pancar frekuensi sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara telekomunikasi; 11. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi; 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan, 13. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 15. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Ditjen Postel. BAB II BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO Pasal 2 1. Setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP Frekuensi Radio. 2. BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar di muka untuk masa penggunaan 1 (satu) tahun. Pasal 3 1. Perhitungan besaran BHP Frekuensi Radio berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Komponen formula BHP Frekuensi Radio terdiri dari: 1. Harga Dasar Daya Pancar (HDDP); 2. Harga Dasar Lebar Pita (HDLP); 3. Daya Pancar (p); 4. Lebar Pita(b); 5. Indeks lebar pita (Ib); 6. Indeks daya pancar (Ip); 7. Zone. 3. Daya Pancar (p) dan Lebar Pita (b) ditetapkan berdasarkan evaluasi teknis oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 4. Indeks Lebar Pita (Ib), Indeks Daya Pancar (Ip) dan Zone sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini; 5. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi maka besaran lb dan Ip ditinjau secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali. BAB III TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN Pasal 4 1. Bagi permohonan izin penggunaan frekuensi radio baru yang telah mendapatkan persetujuan penetapan frekuensi radio, Direktur Jenderal dalam hal ini Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) sebagaimana contoh dalam Lampiran III Keputusan ini. 2. BHP Frekuensi Radio wajib dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman SPP. 3. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, proses izin baru dibatalkan. 4. Bagi pengguna izin frekuensi radio lama, akan diterbitkan SPP 60 (enam puluh) hari sebelum masa penggunaan frekuensi radio berakhir. Pasal 5 Seluruh penerimaan BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima pada Bank Pemerintah yang ditunjuk. Pasal 6 Setiap pemohon izin penggunaan frekuensi radio baru dan pengguna izin frekuensi radio lama yang telah membayar BHP Frekuensi Radio wajib mengirimkan bukti pembayaran dengan mencantumkan nomor klien dan nomor aplikasi kepada Direktur Jenderal up. Kepada Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio clan Orbit Satelit sebagai dasar untuk menerbitkan izin, Pasal 7 1. Untuk perhitungan besaran BHP Frekuensi Radio, Direktorat Jenderal secara berkala dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian. 2. Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas oleh Direktur Jenderal 3. Hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk penerbitan berita acara yang ditandatangani oleh Petugas Ditjen Pastel dan Pengguna Frekuensi Radio. Pasal 8 Dalam hal terjadi tunggakan atas pembayaran BHP Frekuensi Radio perhitungan denda ditetapkan setelah masa penggunaan 1 (satu) tahun berakhir. Pasal 9 Bendaharawan Penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan BHP Frekuensi Radio kepada Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Keputusan ini. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 1. Penerapan tarif BHP Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000, diberlakukan setelah proses penyesuaian piranti lunak (software) selesai. 2. Selama waktu penyesuaian piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif BHP Frekuensi Radio yang telah ada saat ini tetap berlaku Sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2000. PENUTUP Pasal 12 Dengan dtetapkannya Keputusan ini maka Pasal 16, Pasal 17 ayat (1). Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 Keputusan Menteri Pariwisata. Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 124/PT.307/MPPT-91 tentang Radio Konsesi dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 56/KU.506/MPPT-92 tentang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 Ditetapkan di: JAKARTA Pada tanggal: 19 MEl 2000 MENTERI PERHUBUNGAN ttd AGUM GUMELAR, M.Sc SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekuin; 3. Para Menteri Bidang Ekuin; 4. Sekretaris Negara; 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Para Gubernur/Kepala Daerah Propinsi; 7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Pane Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Iingkungan Departemen Perhubungan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM NIP 120 106 134 LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 45 TAHUN 2000 TANGGAL: 19 MEI 2000 TABEL INDEKS BIAYA PENDUDUKAN FREKUENSI (Ib) DAN INDEKS BIAYA PEMANCARAN DAYA (Ip) Jenis Penggunaan Frekuensi Ib Ip STB Sel FDMA (AMPS, NMT) Base station + Out station 5.6600 4.3500 STB Sel TDMA (GSM, DCS & PCS) Base station + Out station 8.9200 7.9900 STB Sel CDMA (IS95) Base station + Out station 6.8000 30.6800 Wireless Local Loop (FDMA) Base station + Out station 1.3600 0.1100 Wireless Local Loop (TDMA) Base station + Out station 0.2300 0.4900 Wireless Local Loop (CDMA) Base station + Out station 0.0700 0.4900 Wireless Data Base station + Out station 0.1300 0.1900 CT2 & CT2+ (Telepoint) Base station + Out station 0.0001 0.0183 Radio Trunking Base station + Out station 6.8000 3.7000 Taxi Base station + Out station 32.2800 1.9300 Station Paging Base station + Out station 155.1800 6.4300 Repeater 155.1800 6.4300 Terrestrial Link (Microwave) (> 1 GHz) Base Station 0.0800 0.2400 SisKomRad Tetap (HF, VHF, UHF) (< 1 GHz) Base Station 2.7200 0.1300 Repeater 11.8900 0.6500 Station Bergerak Portable Unit 0.3900 0.0200 Handy Talky 0.3900 0.0200 Penerbangan 0.0000 0.0000 Maritim 0.0000 0.0000 Station Siaran AM 10.9300 0.2400 FM 0.8400 0.4900 TV Analog 0.6400 8.4300 TV Digital 1.4800 14.1700 Broadband Wireless Access Klas A (text grafik, suara, gambar diam) 0.1200 14.9200 Klas B (video dan pay TV) 0.1500 37.3000 Satelit space segment GEO Satelit 0.0800 4.1000 MEO satelit 0,1700 3.8900 LEO satelit 1.0600 0.1800 Satelit ground segment Fixed 0.0400 0.0900 Mobile 0.1000 0.0900 Station Riset dan Eksperimen 0.0100 0.2100 Telekomunikasi Khusus untuk keperluan dinas khusus Station amatir 0.0000 0.0000 Station citizen band 0.0000 0.0000 Station Radio Navigasi 0.0000 0.0000 Station Radio Astronomi 0.0000 0.0000 Station Meteorologi 0.0000 0.0000 Telekomunikasi khusus untuk keperluan Hankamneg dan perwakilan negara asing 0.0000 0.0000 MENTERI PERHUBUNGAN Ttd. AGUM GUMELAR, M.Sc. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ZULKARNAIN OEYOEB, SH. MM NIP. 120 106 134 LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 45 TAHUN 2000 TANGGAL : 19 MEI 2000 TABEL PEMBAGIAN ZONE PENGGUNAAN FREKUENSI PROPINSI KOTA / KABUPATEN ZONE D. I. ACEH BANDA ACEH ZONE - 4 SABANG, PIDIE, ACEH BESAR, ACEH BARAT, ACEH SELATAN, ACEH TENGAH, ACEH TIMUR, ACEH UTARA & ACEH TENGGARA ZONE - 5 SUMATERA UTARA ME DAN ZONE - 2 BINJAI, PEMATANG SIANTAR, SIBOLGA, TANJUNG BALAI, TEBING TINGGI. ASAHAN, DELI SERDANG, LABUHAN BATU, LANGKAT, NIAS. SIMALUNGUN. TAPANULI SELATAN & TAPANULI UTARA ZONE - 3 KARO, DAIRI & TAPANULI TENGAH ZONE - 4 SUMATERA BARAT PADANG ZONE - 3 BUKIT TINGGI, PADANG PANJANG, PAYAKUMBUH, AGAM, LIMA PULUH KOTA, PADANG PARIAMAN, PASAMAN, PESISIR SELATAN, SAWAH LUNTO, SOLOK & TANAH DATAR ZONE - 4 RIAU PEKAN BARU & BATAM ZONE - 3 SEKUPANG, BENGKALIS, INDRAGIRI HILIR, INDRAGIRI HULU, KAMPAR & RIAU KEPULAUAN ZONE - 4 JAMBI JAMBI ZONE - 4 BATANGHARI, BUNGO TEBO. KERINCI, SAROLANGUN & TANJUNGJABUNG ZONE - 5 SUMATERA SELATAN PALEMBANG ZONE - 2 PANGKAL PINANG, BANGKA, LAHAT, LEMATANG ILIR OGAN TENGAH, MUSI BANYUASIN, MUSI RAWAS, OGAN KOMERING ILIR & OGAN KOMERING ULU ZONE - 3 BELITUNG ZONE - 4 BENGKULU BENGKULU ZONE - 4 PROPINSI KOTA/KABUPATEN ZONE BENGKULU SELATAN. BENGKULU UTARA & REJANGLEBONG ZONE-5 LAMPUNG BANDARLAMPUNG ZONE-3 LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG TENGAH. LAMPUNG UTARA & LAMPUNG BARAT ZONE-4 DKI JAKARTA JAKARTA ZONE - 1 JAWA BARAT BOGOR. TANGERANG, DEPOK & BEKASI ZONE - 1 BANDUNG. CIANJUR, CIAMIS, CIREBON. GARUT, INDRAMAYU, KARAWANG, KUNINGAN, LEBAK. MAJALENGKA, PANDEGLANG, PURWAKARTA, SERANG, SUBANG, SUKABUMI, SUMEDANG & TASIKMALAYA ZONE-2 JAWA TENGAH SEMARANG. SALATIGA, SURAKARTA, BANJARNEGARA, BANYUMAS, BLORA, BREBES, CILACAP, DEMAK. GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL. KLATEN, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PURBOLINGGO. PURWOREJO, REMBANG. SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG. WONOGIRI & WONOSOBO ZONE-2 BATANG, BOYOLALl & PEMALANG ZONE-3 D. 1. YOGYAKARTA YOGYAKARTA ZONE-4 BANTUL, GUNUNG KIDUL, KULON PROGO & SLEMAN ZONE-5 JAWA TIMUR SURABAYA ZONE-1 BANGKALAN. BANYUWANGI, BLITAR, BOJONEGORO, BONDOWOSO, JEMBER, JOMBANG, KEDIRI. LAMONGAN, LUMAJANG, MADIUN, MAGETAN, MALANG, NGAWI, PANARUKAN, PASURUAN, PACITAN, PROBOLINGGO, SAMPANG, SIDOARJO, SUMENEP, TRENGGALEK, TUBAN & TULUNGAGUNG ZONE-2 MOJOKERTO, NGANJUK, PAMEKASAN & PONOROGO ZONE-3 KALIMANTAN BARAT PONTIANAK ZONE-3 PROPINSI KOTA/KABUPATEN ZONE KAB. PONTIANAK. SAMBAS, SANGGAU & SINTANG ZONE-4 KETAPANG & KAPUAS HULU ZONE - 5 KALIMANTAN TENGAH PALANGKARAYA ZONE - 4 BARITO SELATAN, BARITO UTARA, KAPUAS. KOTAWARINGIN BARAT & KOTAWARINGIN TIMUR ZONE-5 KALIMANTAN SELATAN BANJARMASIN ZONE-4 BANJARBARU. BANJAR, BARITO KUALA, HULU SUNGAI SELATAN, HULU SUNGAI TENGAH. HULU SUNGAI UTARA, KOTA BARU, TABALONG, TANAHLAUT & TAPIN ZONE - 5 KALIMANTAN TIMUR BALIKPAPAN & SAMARINDA ZONE-2 KUTAI ZONE - 3 BERAU. BULUNGAN & PASIR ZONE-4 SULAWESI UTARA MANADO ZONE - 4 BITUNG, GORONTALO, BOLANGMONGONDOW. LIMBOTO, MINAHASA & SANGIHETALAUD ZONE - 5 SULAWESI TENGAH PALU ZONE-4 BANGGAI. BUOL TOLI-TOLI. DONGGALA & POSO ZONE - 5 SULAWESI SELATAN UJUNG PANDANG ZONE - 3 BONE. GOWA, LUWU & POLEWALI / MAMASA ZONE - 4 PARE-PARE, BANTAENG. BARRU, BULUKUMBA. ENREKANG, JENEPONTO, MAJENE, MAMUJU, MAROS, PANGKAJENE KEPULAUAN, PINRANG, SELAYAR, SEDENRENG/ RAPPANG, SINJAI, SOPPENG, TAKALAR, TANA TORAJA & WAJO ZONE - 5 SULAWESI TENGGARA KENDARI ZONE-4 BUTON. KOLAKA & MUNA ZONE-5 BALI DENPASAR ZONE-3 BADUNG, BANGLI. BULELENG, GIANYAR. JEMBRANA, KARANGASEM, KLUNGKUNG & TABANAN ZONE-4 NUSA TENGGARA BARAT MATARAM ZONE-4 BIMA, DOMPU, LOMBOK BARAT, LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR & SUMBAWA ZONE-5 PROPINSI KOTA / KABUPATEN ZONE NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG ZONE-4 ALOR, BELU, ENDE. FLORES, MANGGARAI, NGADA. SIKKA, SUMBA BARAT. SUMBA TIMUR, TIMOR TENGAH SELATAN & TIMOR TENGAH UTARA ZONE - 5 MALUKU AMBON ZONE-4 HALMAHERA TENGAH. MALUKU TENGAH, MALUKU TENGGARA & MALUKU UTARA ZONE - 5 IRIAN JAYA JAYAPURA ZONE - 4 FAKFAK. JAYAWIJAYA, MANOKWARI. MERAUKE, PANJAI, SORONG. TELUK CENDERAWASIH & YAPENWAROPEN MENTERI PERHUBUNGAN Ttd AGUM GUMELAR, M.Sc