pres-lambang01.GIF (3256 bytes)

                INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                          NOMOR 2 TAHUN 2000

                                TENTANG

                  PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI 

             DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


                           Menimbang  :  a.

bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 telah ditetapkan
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang;
b.

bahwa untuk mempercepat terwujudnya Pulau Sabang sebagai Daerah
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dipandang perlu segera
melakukan langkah-langkah konkrit dalam pembangunan prasarana dan
sarananya;

Mengingat     :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

                          MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada           :

  1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

  2. Menteri Keuangan;

  3. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;

  4. Menteri Perhubungan;

  5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

  6. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;

  7. Menteri Pertambangan dan Energi;

  8. Menteri Negara Pekerjaan Umum;

  9. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik
Negara;

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
                 
Untuk
:
PERTAMA :

Segera membangun prasarana dan sarana di Pulau Sabang dan
mengalokasikan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk mewujudkan
Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
KEDUA :

Memberikan segala kemudahan fasilitas di bidang perpajakan,
kepabeanan, dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
KETIGA :

Menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Daerah Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas bagi Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas yang sesuai semangat otonomi daerah.
KEEMPAT :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


                                           Dikeluarkan di Jakarta

                                                    pada tanggal 24
                             Januari 2000

                                                             PRESIDEN
                         REPUBLIK INDONESIA,

                                                            ttd

                                                           ABDURRAHMAN
                                WAHID